Pengawas PEMILU Harus Jaga Komitmen

Suksesnya pelaksanaan PEMILU Legislatif 2014 tidak terlepas dari kualitas proses yang berjalan dalam setiap tahapan PEMILU itu sendiri. Pada konteks itu, kapasitas penyelenggara PEMILU  tak terelakkan menjadi salah satu variabel yang cukup determinan. 

Sejumlah kasus yang melibatkan penyelenggara PEMILU, baik itu PANWAS maupun KPU, terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Walhasil, tak sedikit yang kemudian berujung naas, baik itu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU (DKPP) maupun di-polisi-kan sekalian. Beberapa diantaranya bahkan mencuat ke ruang publik. Membuahkan kegemparan hingga cukup berefek serius terhadap kepercayaan publik atas penyelenggara PEMILU. 

Narasi itu-lah yang menjadi topik krusial bimbingan teknis (BIMTEK) PPL se-Kecamatan Sukasari (14/10). Bertempat di sekretariat PANWASCAM Sukasari, acara yang dihadiri langsung oleh komisioner, kepala sekretariat dan staf dari tiap divisi PANWASLU Kabupaten Purwakarta itu secara tematik BIMTEK diarahkan untuk mendalami isu tersebut. 

‘Kami mengedepankan prinsip keterbukaan dan pertanggung-jawaban’, cetus Kusnadi yang didaulat kembali menjadi Kepala Sekretariat PANWASLU Kabupaten Purwakarta. ‘Maka, kalau ada gelagat nakal dari komisioner PANWASCAM atau kepala sekretariat, semisal pemotongan honor dan lain sebagainya, silakan laporkan langsung. Kami akan tindak setegas-tegasnya’, imbuhnya. Kemudian, dalam paparannya pula, Kepala Sekretariat PANWASLU Kabupaten Purwakarta mewanti-wanti pentingnya sinkronisasi antara jajaran Pengawas PEMILU dan kesekretariatan. ‘Setiap komponen punya fungsinya masing-masing. Jadi, tinggal saling percaya dan kerjasama satu sama lain. Hal ini penting untuk kelancaran kerja pengawasan’, jelasnya.

Sementara, Ketua PANWASLU Kabupaten Purwakarta, Didin Syaprudin, S.Ag, dalam presentasinya menjelaskan pentingnya komitmen diri seorang pengawas PEMILU. ‘Jangan mau menggadaikan harga diri dengan menerima suap atau apapun bentuknya. Masa depan demokrasi Indonesia bagaimanapun adalah tanggung-jawab kita. Kemudian, yang juga jangan lupa adalah Tuhan mengawasi kita’, paparnya menegaskan. Tambahnya juga, pengalaman penyalahgunaan wewenang yang sempat menyeret penyelenggara PEMILU di beberapa daerah di Indonesia jangan sampai terjadi di kabupaten Purwakarta. ‘Kami tidak akan segan-segan untuk meneruskan setiap pelanggaran ke DKPP. Plus, ada sanksi pidana pula yang akan dikenakan kepada pengawas pemilu yang terbukti memihak atau malah terlibat dalam kecurangan PEMILU. Poin itu harap dicamkan!’, ungkap Didin tegas. 

Rangkaian acara BIMTEK PPL kecamatan Sukasari itu pun dilengkapi oleh paparan Anggota PANWASLU Kabupaten Purwakarta yang juga koordinator divisi pengawasan, Hedi Hidayat, S.Ag., S.Pd. Bertemakan strategi pengawasan PEMILU Legislatif 2014, Hedi menyampaikan poin-poin penting ihwal pengawasan PEMILU. ‘Tolong terus dalami pemahaman soal peraturan perundang-undangan PEMILU. Lalu, perlu juga di-mapping titik-titik yang rawan pelanggaran di setiap tahapan PEMILU. Berbekal dua pilar itu pengawasan PEMILU akan bisa optimal’, jelasnya. 

Ketertiban administratif tak pelak turut dijadikan sorotan. Instrumen itu, menurut hedi, adalah bukti autentik bahwasanya anggota PANWAS betul-betul bekerja. ‘Jangan sampai kita capek mengawasi, tapi dianggap tidak bekerja. Harap diperhatikan pula pengisian form-form pengawasan’, tandas Hedi mengingatkan. (Diwz)